Gejolak internal tengah melanda salah satu institusi pendidikan tinggi di Sulawesi setelah ratusan pegawai melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa besar-besaran. Masalah utama yang memicu kemarahan adalah adanya dugaan gaji ditilap oleh oknum pejabat di bagian keuangan yayasan selama beberapa bulan terakhir. Para dosen, petugas administrasi, hingga tenaga kebersihan bersatu menuntut hak mereka yang belum dibayarkan, padahal operasional kampus tetap berjalan normal dan dana SPP dari mahasiswa dilaporkan masuk secara lancar ke rekening lembaga.
Kabar mengenai gaji ditilap ini mulai tercium setelah pihak bank mengonfirmasi adanya keterlambatan setoran gaji kolektif yang biasanya rutin dilakukan setiap awal bulan. Saat dilakukan audit independen oleh perwakilan staf, ditemukan adanya aliran dana yang mencurigakan ke rekening pribadi salah satu oknum pejabat penting di lingkungan kampus tersebut. Hal ini tentu sangat menyakitkan bagi para staf yang selama ini telah berdedikasi tinggi dalam mencerdaskan anak bangsa namun justru dikhianati oleh pimpinan mereka sendiri demi gaya hidup mewah yang tidak wajar.
Aksi demo yang menuntut pertanggungjawaban atas gaji ditilap tersebut sempat melumpuhkan aktivitas perkuliahan selama beberapa hari. Para demonstran membawa berbagai spanduk yang berisi kecaman terhadap praktik korupsi di lingkungan akademik yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran. Mereka meminta pihak kepolisian Gorontalo untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku dan menyita aset-aset yang dibeli menggunakan uang hak para pegawai tersebut. Keadilan harus segera ditegakkan agar kesejahteraan para pekerja pendidikan tidak terus terabaikan akibat perilaku serakah segelintir orang.
Dampak dari peristiwa gaji ditilap ini tidak hanya merugikan para staf secara finansial, tetapi juga merusak reputasi universitas di mata publik dan calon mahasiswa baru. Jika integritas dalam mengelola kesejahteraan pegawai saja sudah rusak, maka kualitas pendidikan di institusi tersebut akan dipertanyakan oleh banyak pihak. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan diharapkan segera turun tangan untuk memediasi konflik ini dan memastikan bahwa dana yang diselewengkan dapat segera dikembalikan kepada mereka yang berhak agar stabilitas akademik dapat kembali pulih seperti sediakala.